Independen dan Berkualitas
Indeks

Ketua DPRD Minta Evaluasi Fisik Proyek Menyeluruh

BENUA ANTARIKSA NEWS. COM – Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek fisik yang sedang berjalan maupun yang telah memasuki tahap penyelesaian jelang tutup tahun anggaran.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi harus memastikan mutu pekerjaan benar-benar sesuai standar teknis.

Menurut Zamhari, DPRD menerima sejumlah catatan dari masyarakat terkait progres beberapa proyek jalan, bangunan publik, dan saluran drainase yang dinilai berjalan lambat atau dikerjakan terburu-buru.

Kondisi itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas hasil akhir.

“Menjelang akhir tahun biasanya banyak proyek dikebut. Itu wajar, tapi jangan sampai kualitasnya dikorbankan. Kita ingin hasil pembangunan bertahan lama, bukan hanya bagus di laporan,” ujar Zamhari.

Ketua DPRD itu menilai, pengawasan yang dilakukan oleh dinas teknis tidak boleh sebatas memeriksa berkas atau laporan progres.

Ia mendorong para pejabat teknis untuk turun langsung memantau pekerjaan di lapangan, terutama pada proyek-proyek yang memiliki nilai besar dan berada di kawasan padat aktivitas masyarakat.

“Pembangunan itu bukan hanya angka-angka di atas kertas. Harus dilihat langsung apakah pengerjaannya sudah sesuai petunjuk teknis atau belum,” katanya.

Zamhari menekankan bahwa proyek yang tidak sesuai bestek harus mendapatkan tindakan tegas. Menurutnya, kontraktor memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kualitas pekerjaan yang dibiayai dari uang negara.

“Kalau ada bagian pekerjaan yang tidak benar, jangan ragu minta perbaikan. Kita tidak ingin pembangunan yang asal jadi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan dini akan membantu mencegah munculnya masalah di kemudian hari, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Zamhari mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan untuk ikut mengawasi. Ia mengatakan bahwa warga sering kali menjadi pihak yang paling memahami kondisi lapangan dan dapat memberikan masukan lebih cepat ketika melihat kejanggalan.

“Masyarakat bisa menjadi mata tambahan bagi pemerintah. Laporkan jika ada yang tidak sesuai, supaya cepat ditindaklanjuti,” tutupnya.(dip/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *